JEJAKSUARA.COM (SIAK)\u2013 Misbahuddin Gasma menilai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Hal ini disampaikan Misbahuddin, Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak nomor urut 3, Alfedri-Husni Merza. Misbahuddin menangapi masih adanya pihak yang tidak menerima hasil Pilkada Siak 2024 dibawa ke MK.<\/p>\n\n\n\n
Paslon ini merupakan pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Siak 2024 di MK. Sidang pertama PHPU Siak telah dilaksanakan pada Kamis (9\/1\/2025) malam.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPerlu saya sampaikan bahwa MK dibentuk untuk menjamin tidak akan adalagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi agar hak-hak konstitusional warga negara terkawal dan terjaga,\u201d kata Misbahuddin, Sabtu (11\/1\/2025).<\/p>\n\n\n\n
Artinya, kata dia, secara garis besar MK dibentuk untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNah, apakah yang dilakukan pemohon salah? Tentu tidak. Sebab yang dibawa ke MK merupakan mandat rakyat yang minta keadilan. Tak perlu panik,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, Misbahuddin juga menilai tuduhan perbuatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang biasanya dilakukan petahana bukan penantang merupakan kegagalan cara berpikir.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJadi, petahana yang menang di Pilkada serentak 2024 semua TSM. Kalau gitu cara berpikirnya kacau dong. Kalau kami menduga TSM dilakukan KPU dan pihak-pihak terkait lainnya apa salah. Sebab dalam berkontestasi, petahana di Siak memberikan contoh yang baik, makanya leluasa pihak-pihak terkait melakukan hal yang tidak prosedural,\u201d terangnya.<\/p>\n\n\n\n
Untuk itu, Misbahuddin meminta agar semua pihak saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada dasarnya pemohon menghormati setiap keputusan KPU. Namun agar keputusan itu tidak keliru dan benar-benar milik rakyat, maka diuji di MK. Apa itu salah?,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
\u201cYang salah itu, memprovokasi masyarakat untuk melawan konstitusi. Nah, itu namanya kejahatan intelektual,\u201d pungkasnya.*<\/p>\n\n\n\n
Reporter:,Wahyu<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JEJAKSUARA.COM (SIAK)\u2013 Misbahuddin Gasma menilai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Hal ini disampaikan Misbahuddin, Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati… <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3515,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-3513","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"yoast_head":"\n