JEJAKSUARA.COM (SIAK) – Keberadaan stockpile cangkang kelapa sawit milik PT Kharisma Inti Mitra Indonesia (PT KIMI) di kawasan Pelabuhan Pelindo Regional 1 Perawang, Provinsi Riau, menjadi sorotan publik. Aktivitas penumpukan tersebut dipertanyakan, khususnya terkait aspek perizinan dan legalitas operasional di dalam kawasan pelabuhan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak melalui Kepala Bidang Perizinan dan Analisis Kebijakan, Teguh Santoso, ST, menyampaikan, bahwa pihak PT KIMI telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPMPTSP.
“Dalam hal ini, PT KIMI sudah menghubungi dan berkoordinasi dengan kami di DPMPTSP terkait keberadaan dan aktivitasnya di kawasan Pelindo Regional 1 Perawang,” ujar Teguh. Kepada Wartawan jejaksuara.com Kamis 02/04/2026 Petang.
Ia menjelaskan, bahwa keberadaan PT KIMI di lokasi tersebut bersifat kerja sama sewa lahan dengan pihak Pelindo. Oleh karena itu, secara prinsip, aktivitas yang dilakukan berpotensi masuk dalam cakupan perizinan kawasan yang dimiliki oleh Pelindo.
“Statusnya sewa lahan, sehingga secara umum bisa termasuk dalam izin kawasan Pelindo. Namun, untuk detail teknis dan legalnya, pihak Pelindo yang lebih memahami karena perizinannya bersumber dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPMPTSP Kabupaten Siak telah mengarahkan PT KIMI untuk terus berkoordinasi dengan Pelindo sebagai pemegang otoritas kawasan pelabuhan.
“Kami sudah menyampaikan kepada PT KIMI agar berkoordinasi intensif dengan Pelindo selaku pemilik dan pengelola kawasan. Kemungkinan besar aktivitas tersebut sudah terakomodasi dalam izin Pelindo, mengingat izin kawasan pelabuhan memang diterbitkan kangsung oleh pemerintah pusat,” Ujar Teguh Menambahkan.
Isu ini kini menjadi perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan daerah, mengingat pentingnya kepastian hukum serta kepatuhan terhadap regulasi dalam aktivitas industri di kawasan strategis seperti pelabuhan.
Reporter: Wahyu